INFORMASI PERKARA

INFORMASI PERKARA

LOG IN

Nama Pengguna
Kata Sandi

SITUS LAIN TERKAIT

MA RI
ditjenmiltun
badilum
badilag
 
pttun medan
ptun banda aceh
ptun medan
ptun padang
ptun pekanbaru
ptun-palembang
ptunbengkulu
ptunlampung
 
 
 

Anda Pengunjung ke

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini11
mod_vvisit_counterKemarin42
mod_vvisit_counterMinggu ini116
mod_vvisit_counterBulan ini11
mod_vvisit_counterSampai hari ini42986

Layanan Chat

 
Beranda
Selamat Datang
Hari Pemilihan Presiden 2014 adalah Hari Libur Nasional
Ditulis oleh Rizki Arianto, SE   

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Juni 2014 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional.

Dalam Keppres itu, Presiden menetapkan, bahwa hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden juga menetapkan, hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan lanjutan dan/atau susulan (jika ada, red) sebagai hari libur nasional.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi diktum KEDUA Keppres tersebut.

Sebelum ini Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 telah menetapkan, bahwa hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014, sebagai hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berita ini dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (http://setkab.go.id/berita-13411-ingat-saat-pilpres-9-juli-jadi-hari-libur-nasional.html)

 
MA Meraih Kembali WTP
Ditulis oleh Rizki Arianto, SE   

 

Jakarta-Humas, Jumat tanggal 20 Juni 2014 tepat pukul 9.30 Wib di Gedung Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini berhasil diwujudkan berkat kerja keras dan kerja sama seluruh pihak di jajaran Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKKL (Laporan Keuangan Kementrian dan Lembaga) tahun 2013 diberikan langsung oleh Wakil Ketua BPK bapak Hasan Bisri yang diberikan kepada 26 Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 9 Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan opini disclaimer.

Dalam sambutannya pun beliau mengatakan "Pemeriksaan ini seperti general check up, menyeluruh tapi tidak mendalam namun tetap terdeteksi apakah ada hal-hal yang tidak sesuai atau melenceng". Acara ini berlangsung kurang lebih 2 Jam yang dihadiri oleh Wakil BPK, para Menteri kabinet jilid II, dan para pejabat dari Kementerian dan Lembaga.

Ini merupakan hal yang dapat dibanggakan oleh seluruh jajaran Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya, namun seperti kata pepatah "Mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan". Oleh karena itu dengan adanya penghargaan ini sudah seharusnya dapat lebih memacu semangat Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun kedepan. (Rd/Humas)

Berita ini dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung (http://mahkamahagung.go.id)

 
KETUA MA : “KERJA SAMA AKAN TERUS TERJALIN !”
Ditulis oleh Rizki Arianto, SE   

 

JAKARTA – HUMAS, Ketua MA menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake di Gedung MA, Jakarta Pusat pada Rabu, 18 Juni 2014. Didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, dan Kepala Biro Hukum Humas MA pertemuan ini membahas mengenai capaian kerja sama antara MA RI dengan Amerika Serikat melalui USAID. Beberapa tahun belakangan, MA dan USAID terus merapatkan kerja sama dalam bidang sistem manajemen perkara, layanan publik, pelatihan hakim, dan transparansi pengadilan. Bentuk kerja sama yang terjalin ini dirasakan manfaatnya oleh MA, sejalan dengan blue print MA 2010 – 2035. Sejak tahun 2012 dibantu oleh USAID, MA membangun Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS). Menurut Ketua MA, DR. HM Hatta Ali, SH., MH., program CTS sangat sesuai dengan yang diharapkan oleh MA. “CTS itu merupakan tonggak dimana MA memasuki era paperless dalam penyelesaian perkara. Layanan CTS ini juga memudahkan para pencari keadilan dalam mengetahui sejauh mana perkaranya di pengadilan, mengingat kantor pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia” ungkap Ketua MA.

Bantuan dari USAID dan negara donor lainnya, khususnya dalam hal pelatihan spesialisasi. “Pelatihan maupun program magang yang diselenggarakan oleh para negara donor mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di jajaran pengadilan” sambungnya. Lebih lanjut disampaikan sepanjang tahun 2013, MA berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 13.450. Jumlah itu merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah MA berdiri di Indonesia. Pada lima tahun kebelakang, sisa perkara di MA sebesar 19.000 perkara sementara kini, hanya tinggal 6000 perkara saja. Bahkan sejak tahun 2012, MA mengambil kebijakan revolusioner sebagai upaya mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat kasasi yakni dengan membagi kamar perkara. Kelima kamar tersebut adalah kamar pidana, kamar perdata, kamar militer, kamar agama, dan kamar tata usaha negara.

Hadir mendampingi Duta Besar Amerika untuk Indonesia adalah Derrick Brown (Deputy Mission USAID), Zeric K Smith, Ph.D (Deputy Director Office of Democratic) dan Dondi Setiawan. Kerja sama yang terjalin antara MA RI dan Amerika melalui USAID sudah terjalin sejak lama melalui program In ACCE, dan C4J (Change For Justice). Kedepannya kedua pihak akan terus menjalin kerja sama sehingga akan terbangun hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Amerika, khususnya dalam bidang hukum. “Penguatan dalam hal sistem manajemen perkara, transparansi pada tingkat banding dan kasasi, E-Learning, dan pembangunan infrastruktur layanan publik akan terus dilakukan, di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang” pungkas Ketua MA. (ifah/humas)

Berita di atas diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung (http://mahkamahagung.go.id)

 
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H
Ditulis oleh Rizki Arianto, SE   

 

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah

Mohon Maaf Lahir dan Batin

Semoga Di Hari yang Fitri Ini Kita Terlahir Fitrah Kembali

 Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 5 dari 123
© 2014 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.